Kajian Dampak Ekonomi Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Tambang Bukan Logam di Kabupaten Luwu Utara

  • Wasir Thalib Universitas Negeri Makassar
  • Alimuddin Alimuddin Universitas Negeri Makassar
Keywords: Pengelolaan, Tambang, Bukan Logam, Dampak Ekonomi, Perizinan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: gambaran tentang kegiatan penambangan bukan Logam, dampak kegiatan penambangan bukan logam terhadap kondisi sosial masyarakat, dampak kegiatan penambangan bukan logam terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah dan harapan masyarakat serta pengelola tambang bukan logam terhadap pemerintah di Kabupaten Luwu Utara, metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan responden pengelola tambang bukan logam dan masyarakat disekitar pengelolaan. Hasil penelitian menujukkan bahwa matrial yang dikelola pasir, sirtu, kerikil/ cipping, dan  batuan; lama beroperasi bervariasi antara 5 tahun sampai lebih dari 15 tahun dengan jumlah tenaga kerja antara 10 sampai lebih dari 15 orang, menggunakan alat berat, dengan upah di atas UMR dan telah mengikuti aturan undang-undang ketenagakerjaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengelolaan tambang bukan logam berpengaruh secara signifikan dalam memperbaiki kondisi sosial budaya masyarakat, masyarakat tidak merasa terganggu, menjadikan normalisasi pengaliran air sungai,. Selain itu memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan. mengurangi pengangguran, kemudian terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui restribusi pengelola. Masyarakat mengharapkan agar: pengelolaan tambang tidak mengikis tanah di sepanjang sungai. memberikan bantuan perbaikan infrastruktur dan rumah ibadah, menggunakan tenaga kerja lokal, kemudian pengelola berharap: izin penambangan dipermudah, menentukan pengelolaan tambang melalui Perda yang tidak merugikan pengusaha; Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini merekomendasikan untuk meninjau kembali UU No 23 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan perizinan pertambangan bukan logam ke Provinsi agar ditarik kembali ke Kabupaten/Kota.

Published
2018-05-28
Section
Articles